Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Dasar Hukum

Undang undang no 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang no 19 tahun 2000

Pengertian – pengertian

  1. Penanggung pajak, adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menerut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan
  2. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika atau sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
  3. Biaya pengihan pajak, adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai, dan biaya lainnya sebagaimana dengan penagihan pajak.

Untuk pengertian pengertian atau istilah selain tersebut diatas akan dikaitkan dengan pembahasan pembahasan selanjutnya

Pejabat dan Jurusita Pajak

Pejabat, adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh Utang Pajak menurut Undang undang dan peraturan daerah.

Menteri keuangan berwenang menunjuk pejabat untuk penagihan pajak pusat. Kepala daerah berwenang menunjuk pejabat untuk penagihan pajak daerah.

Tugas jurusita pajak

  1. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika atau Sekaligus
  2. Memberitahukan Surat Paksa
  3. Melaksanakan Penyetiaan atas barang penanggung pajak, berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan dan
  4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan

Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penunggak pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi

seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Jurusita pajak melaksakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penaghian seketika dan sekaligus. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan apabila:

  1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu
  2. Penangung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yag dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia
  3. Terdapat tanda tanda bawah penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahnya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan bentuk lainnya.
  4. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara atau
  5. Terjadinya penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda tanda kepailitan

Surat perintah pengihan seketika dan sekaligus sekurang kurang memuat sebagai berikut:

  1. Nama Wajib Pajk, atau Nama Wajib Pajka dan Penangung Pajak
  2. Besarnya Utang Pajak
  3. Perintah untuk membayar
  4. Saat Pelunasan Pajak

Surat perintah Penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Surat Paksa

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengna putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Surat Paksa sekurang kurangnya meliputi:

  1. Nama Wajib Pajak, atau Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
  2. Dasar Pangihan
  3. Besarnya utang pajak dan
  4. Perintah untuk membayar

Surat paksa diterbitkan apabila:

  1. Penangung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atas surat lain yang sejenis
  2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan sektika dan sekaligus ata
  3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak

Surat paksa terhadap orang pribadi diterbitkan oleh Jurusita pajak kepada:

  1. Penanggung Pajak
  2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun berkeja ditempat usaha penanggung pajak, abila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai
  3. Salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
  4. Para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi

Surat paksa terhadap badan diberitahukan jurusita pajak kepada

  1. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penggung pajak, pemilik modal,
  2. Pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan, apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebaigaimana dimaksud dengan huruf 1

Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas Harta Peninggalan. Sedangkan dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.

Lelang

Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.

Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksankana paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. Pengumuman lelang dilaksanakan lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali. Pengumuman barang yang dengan nilai paling banyak Rp20.000.000(dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan dimedia mass.

Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar , dan sisanya untuk membayar utang pajak. Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari hasil penjualan. Besarnya biaya penagihan adalah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pemberitahuan surat paksa dan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelangg dihentikan oleh pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Sisa barang besarta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh pejabat pajak kepada penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang.

Pencegahan dan Penyanderaan

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penunggak pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang kurangnya Rp100.000.000 (serratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Pencegahan dapat dilakukan berdasarkan keputusan menteri keuangan atas permintaan pejabat atau atasan yang bersangkutan. Jangka waktu pencegahan paling lama 6 (enam) buln dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 (enam) bulan. Pencegahan terhadap penangung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya ditempat tertentu. Penyanderaan hnya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang kurangnya sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya untuk melunasi utang pajak. Penyaneraan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah yang diterbitkan oleh pejabat setelah mendapat ijin tertulis dari menteri keuangan atau gubernur kepalah daerah prinpinsi. Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama lamanya 6 (enam) bulan. Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal penanggung pajak sedang beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti pemilihan umum.

Penanggung pajak yang disandera dilepas:

  1. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas.
  2. Apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan itu telah terpenuhi
  3. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuataan hukum tetap
  4. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari menteri keuangan atau gubernur.

Gugatan

Gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada pengadilan pajak, dalam hal gugatan penangung pajak dikabulkan, penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada pejabat paling banyak Rp5.000.000 (lima juta rupiha). Perubahan besarnya ganti rugi ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan atau keputusan kepala daerah.

Ketentuan Pidana

Penangung pajak dilarang:

  1. Memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, barang yang telah disita.
  2. Membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan  utang tertentu
  3. Membebani barang bergerak yang telah diisita dengan fiducia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu.
  4. Merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan siata yang telah ditempel pada barang sitaan.

Penanggung pajak yang melanggar ketentuan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah)

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang undang , atau dengan sengaja mencegah, menghalang – halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang undang yang dilakukan oleh Jurusita pajak , dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah.

Artikel ini bersumber dari situs cekkembali.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *